Rakyat, miskin, dituduh pula

Rakyat, miskin, dituduh pula

Belakangan ini, kita musti merasa ganjil saat mendengar pejabat atau pengamat bicara soal "kualitas SDM Indonesia yang rendah". Bukan apanya, yang mengherankan adalah, hal itu biasanya diijadikan alasan kenapa kita tidak maju-maju. 

Semacam mantra sakti. Narasi itu diputar berulang kali. Menghipnotis kita untuk memaklumi segala ketertinggalan bangsa ini, adalah akibat kita yang bodoh. 

Kalau ekonomi mandek atau birokrasi berantakan, dianggaplah itu murni dosa rakyat yang kurang pintar. Kurang kompeten atau tidak siap pakai. Meskipun, saya masih ada kesyukuran, karena rakyat belum dianggap impoten oleh mereka.

Oleh karena itu, narasi menyangsikan harus dibekal. Motif curiga musti kita dahulukan. Apa mungkin, label "SDM rendah" ini sebenarnya merupakan tabir asap yang didesain sedemikian rapinya untuk menyembunyikan rakusnya pengelolaan ruang publik oleh segelintir elit. 

Meminjam pikiran Pierre Bourdieu. Boleh jadi, hal itu adalah kekerasan simbolik. Di mana hanya elit yang memiliki kuasa penuh yang boleh mendefinisikan apa itu "unggul" dan apa itu "rendah". 

Tujuannya jelas, bahwa dengan terus menerus dilabelinya rakyat sebagai SDM yang belum siap. Rakyat dibuat merasa inferior (rendah). Yang pada akhirnya, rakyat akan disibukkan dengan kegiatan memperbaiki diri lewat berbagai corong kegiatan dan pelatihan bernada revolusi mental. 

Sementara, di saat yang sama, akses terhadap pendidikan bermutu justru diprivatisasi dan jaring pengaman sosial terus digerogoti. Ini adalah strategi penjinakan yang cerdas. Karena ketika anda berhasil membuat seseorang merasa bodoh, mereka tidak akan pernah punya keberanian untuk menggugat kebijakan anda.

​Dari sana, kita memahami satu hal, duduk persoalannya bukanlah pada manusianya, melainkan extractive institutions. Kerangka kerja politik dan ekonomi yang dirancang untuk memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir elit, bukan di tangan sebagian besar penduduk.

Dulu, sejarah mengenalnya dengan istilah kolonialisme, perbudakan dan penghambaan. Berbeda dalam ekonomi modern, gaya itu dikenal dengan ekonomi kutukan sumber daya, di mana negara-negara yang sepenuhnya bergantung pada pertambangan atau minyak, kekayaan itu dimonopoli oleh elit penguasa, tanpa pernah menengok parahnya degradasi lingkungan dan rungkadnya ekonomi rakyat.

Wujud lainnya ialah monopoli dan kartel. Sistem ekonomi yang mencegah bisnis baru memasuki pasar, seperti yang ditemukan di beberapa negara berkembang modern. Terakhir, ketiadaan supremasi hukum, merupakan sistem peradilan yang melindungi kaum elit, sementara aturan yang sewenang-wenang membatasi potensi ekonomi warga negara biasa. 

Di sanalah kita sedang berada. Hari ini, kita hidup dalam lembaga-lembaga yang memang dirancang bukan untuk menciptakan kemakmuran bersama, tapi untuk menyedot sumber daya dari basis massa ke puncak piramida. 

Sehebat apa pun kualitas individu kita, mereka akan selalu mentok pada sistem yang tidak menghargai meritokrasi. Contoh kecil, di Indonesia, kita khatam menyaksikan bahwa seringkali bukan "apa yang anda tahu" yang menentukan nasib anda, tetapi "siapa yang anda kenal" di lingkaran kekuasaan itu. Di sanalah nasib anda ditentukan.

Mochtar Lubis, pernah menceramahkan watak seperti ini. Dulu, 6 April 1977, di Taman Ismail Marzuki. Dalam ceramahnya, Mochtar Lubis memberikan "otopsi" tajam terhadap mentalitas bangsa dengan menyebutkan 6 ciri utama manusia Indonesia, yang sebagian besar bersifat negatif. Ciri itu adalah, munafik atau hipokrit, segan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, lemah watak atau karakternya. Hanya satu yang ia puji, bangsa ini artistik, punyai jiwa seni yang bagus. Sisanya adalah pandangan negatif kepada bangsa ini.

Meski menuai perdebatan, dan reaksi dari para pakar. Saya tidak ingin larut di kawasan itu. Hanya mengambil saja, apa benar watak itu jamak kita anut sebagai bangsa?. Pembaca budiman, sila dijawab sendiri. Dengan melihat rekaman di sekitar anda. 

​

Kembali lagi. Sinisnya, ada semacam kepentingan terselubung agar rakyat tidak terlalu cerdas. Rakyat yang kritis dan mandiri secara ekonomi adalah ancaman bagi status quo. Mereka (rakyat) akan menuntut akuntabilitas dan tidak bisa lagi dibeli dengan paket bantuan sosial menjelang pemilu. 

Mencegahnya, harus ada pembiaran intelektual. Kebijakan pendidikan kita harus, atau hanya boleh mencetak apa yang disebut mendiang David Graeber sebagai "sekrup-sekrup industri". Mencipta buruh yang cukup pintar untuk menjalankan mesin, tapi terlalu lelah untuk mempertanyakan ketidakadilan. 

Ini bukan ketidaksengajaan sejarah, melainkan sebuah desain. Kemandekan kita bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita memang tidak dibiarkan untuk mampu.

​

Tesis tulisan ini, dikuatkan oleh fenomena diaspora kita. Bagaimana mungkin individu yang dicap SDM rendah di tanah airnya sendiri bisa berubah menjadi ilmuwan, insinyur, atau inovator hebat saat mereka keluar dari ekosistem Indonesia? 

Apa mungkin, di luar negeri mereka menemukan tanah yang sehat?. Sementara di sini, potensi mereka dicekik oleh birokrasi yang korup dan aturan yang hanya memihak pemodal besar. 

Rakyat Indonesia ini sebenarnya adalah para penyintas yang luar biasa. Bukan hanya soal lambung saja. Jauh dari itu, mereka telah mampu bertahan di tengah kebijakan yang sering kali tidak masuk akal. 

Bayangkan, menghadapi kebijakan yang tidak masuk akal saja rakyat ini bisa bertahan. Apa lagi kalau kebijakan itu memasukkan akal pikiran dan budi yang baik. Niscaya, makmurlah rakyat ini sampai cucu-cicitnya.

Bayangkan, kurang nasionalis apa rakyat ini. Hidup dalam kemiskinan selama puluhan tahun, tak pernah pula ia memikirkan untuk meninggalkan atau merusak negara ini. Justru, yang perlu dipertanyakan itu, se-nasionalis apa para elit di atas sana. Di tengah limpahan fasilitas, kekayaan dan peluang, masih saja ia curang. Menyedot rakyat yang kata mereka SDM rendah. Merusak dan mengangkangi kebijakan. 

Kalau kita bertemu orang yang tidak mampu, nurani kita biasanya memberi sinyal untuk membantu. Bukan sebaliknya, mendzolimi. Jadi kalau sinyalmu jahat, mungkin nuranimu gelap.

Sudah waktunya, kita harus berhenti melihat ke bawah dengan rasa malu dan mulai melihat ke atas dengan tuntutan. Indonesia tidak butuh lebih banyak seminar motivasi untuk rakyat jelata. Yang kita butuhkan adalah revolusi struktural untuk membatasi keserakahan di tingkat atas. Tanpa itu, sehebat apa pun manusia yang kita miliki, mereka hanya akan tetap menjadi penonton yang terasing di rumahnya sendiri.

Karena itu, mari kita balik narasinya. Kalau masih banyak yang bilang "Indonesia tidak maju-maju karena rakyatnya SDM rendah". Bagaimana kalau itu diganti begini, "Indonesia tidak maju-maju karena elitnya yang serakah". Ayo, mana yang lebih masuk?