Rumah Tua itu adalah Demokrasi
Sudah lebih dari setengah abad merdeka, tapi bicara mengenai demokrasi di negeri ini kadang menghadirkan kesan seperti memasuki rumah tua yang antik. Rumah itu tampak kokoh. Pilar-pilarnya berdiri. Pintu dan jendelanya masih terpasang. Di ruang tamunya, perabot tersusun rapi. Setiap bendanya memiliki sejarah dan kehormatannya masing-masing.
Kita dengannya (baca: demokrasi) ada rasa akrab. Kita tahu mana ruang dewan, mana ruang rakyat, mana kamar musyawarah, mana meja mufakat dan seterusnya. Kita mengenali nama-nama yang menghuninya: perwakilan, majelis, hukum, hak mayoritas, perlindungan minoritas. Bahkan, kita fasih mengutip pinjaman yang terdengar modern dan berwibawa: rule of law, delegation of authority, decision by representation. Dan entah apa lagi, masih banyak istilah lainnya.
Di kawasan ini kita merasa kenal semuanya. Tapi rasanya, tidak mungkin kita berani mengakui telah benar-benar mengerti maksudnya. Apalagi menggambarkan dengan tepat, bagaimana yang mengklaim demokrasi itu bertingkah laku.
Jujur saja, mengenali bentuk rumah (baca:demokrasi) tidak selalu berarti memahami kehidupan yang pernah berlangsung di dalamnya. Bagaimana percakapan di sana terjadi, bagaimana pertengkarannya diselesaikan, bagaimana keputusan lahir, dan bagaimana penghuni rumah itu saling memperlakukan satu sama lain: menegosiasikan hajat hidupnya.
Malah konon, ada diantara mereka yang begitu bersemangat api mengumandangkan demokrasi, namun dalam hidup nyata sehari-harinya sendiri, ia tidak melaksanakannya.
Apa memang demikian watak zaman kita. Begunung buku yang dibaca, jamak istilah dan frasiologi demokrasi yang dihafal, akan tetapi di rumahnya atau lebih mungkin dikantornya, atau konteks lebih akbar: negara, ia adalah seorang diktator dalam sistem soviet super power. Misalnya, dengan terus menerus mengibuli rakyatnya dan membiarkan mereka putus akses dan informasi untuk segala hal ihwal hidupnya. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin seorang itu menjadi demokrat sejati!.
Apalagi kalau semakin ke sini ia mudah tersinggung. Saya pinjam kalimat asing: "He easily got mad at the slightest difference of oponion", mudah marah hanya karena perbedaan pendapat yang sangat kecil.
Tidak seperti dulu, saat awal di mana ia siap menerima opini berbeda. Atau jangan-jangan, dulu itu, ia bicara tentang demokrasi tidak karena paham apalagi menghayati, tapi karena itulah komoditi politik yang paling laku saat itu (baca: kampanye).
Sehingga sekarang, ia menampakkan wajah lain dari kekuasaan: suaranya tunggal, keputusannya sepihak, kritik padanya dianggap ancaman yang terus naik level, dan informasi diperlakukan sebagai hak istimewanya.
Maka tepat. Tidak sedikit orang yang paling bersemangat mengucapkan kata “rakyat”, ia sebenarnya tidak hanya takut mendengar suara rakyat, tapi menuli-membuta pada rakyat.
Dari sini, jika dilihat lagi, demokrasi bukan pertama-tama persoalan sistem. Ini juga persoalan watak. Soal cara seseorang memandang orang lain. Soal kesediaan menerima kemungkinan bahwa dirinya tidak selalu benar.
Kita terlalu sering mengira demokrasi selesai pada pemilu untuk parlemen serta sederet bobot-bebet prosedur formalnya. Seolah dengan hadirnya bilik suara, demokrasi otomatis dianggap hidup. Kita lupa pada hal yang lebih menentukan: bagaimana kekuasaan itu dijalankan setelah suara itu selesai dihitung?.
Maka boleh jadi, kegaduhan kita tentang demokrasi selama ini memang bukan lahir dari pemahaman yang matang, melainkan dari kebutuhan pragmatis. Yang pasti, demokrasi di negeri ini lebih kelihatan sekaligus cita-cita dan komoditas, sekaligus prinsip dan strategi.
Kita terlepas mengenggam hal yang jauh lebih besar daripada menang atau kalah. Yaitu soal keberanian untuk hidup bersama dalam perbedaan. Tumbuh dari ketidaksepakatan yang dikelola secara dewasa.
Maka setiap kali kita mudah marah hanya karena opini yang berbeda, sesungguhnya kita sedang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi demokrasi dalam diri kita.
Hematnya, krisis terbesar kita hari ini adalah krisis karakter politik. Karena ada pelbagai kontradiksi, sebutlah negara ini demokrasi, tapi bagaimana kalau kita sendiri tidak cukup demokratis dalam cara berpikir dan memperlakukan orang lain?. Tentu akan jadi catatan gelap jika di negeri ini demokrasinya hanya hidup di konstitusi tetapi mati dalam perilaku elitnya.
Wilayah itulah yang tidak dijamah. Terjebak pada simbol-simbol demokrasi. Demokrasi memang tak terelakkan, tapi penuh persoalan. Karena itu, harus selalu sempat dibicarakan dalam suatu ruang publik. Demokrasi harus selalu siap dibincang dan dinegosiasikan karena itu juga salah satu sifat alaminya.
Hanya saja, jangan juga terlalu berapi-rapi di podium, misal "anti antek aseng", karena bisa dianggap sebagai lelucon atau guyonan jika kita sendiri, termasuk para penganjurnya itu, tidak mampu memberi teladan. Apakah kita menganjurkan orang lain berbuat kebaikan, tapi diri sendiri terlupakan?.
Sebagaimana di awal, hari ini, kita dapati diri kita merasa kenal dengan baik jargon-jargon demokrasi: (dewan, perwakilan, rakyat, majelis, musyawarah, mufakat dan seterusnya). Tapi jika jujur, kita bisa saja tidak mengerti betul maksudnya. Lebih jauh, abu-abu, bahkan gagap menggambarkan dengan tepat; bagaimana demokrasi itu bertingkah-laku.

Komentar
Posting Komentar