Dari Profesor ke Proyek Triliunan

Dari Profesor ke Proyek Triliunan

Oleh: Suriadi

Mari menepi sejenak, melihat perjalanan Prof. Dadan Hindayana. Sebelum dikenal publik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan adalah seorang akademisi dan pakar entomologi dari Institut Pertanian Bogor, yang membangun reputasinya melalui riset di laboratorium, dan publikasi ilmiah. 

Kariernya tumbuh dalam tradisi akademik yang menjunjung data, metode, dan argumentasi ilmiah. Namun, sekilas semua itu berubah, saat negara memanggilnya menahkodai Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program sosial terbesar dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Pekan ini, perjalanan itu memasuki babak yang mengejutkan. Hanya dalam kurun waktu 32 jam, nasib Dadan Hindayana terjungkir. Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 09:30 pagi, ia masih menyambut Presiden di SPPG Palmerah, Jakarta. Menjelang siang, Dadan kembali mendampingi Prabowo meninjau pelaksanaan Program MBG di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta. 

Selasa malamnya, sekitar pukul 20.43 WIB, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi digelar konferensi pers. Mengejutkan, Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Esoknya, Rabu 3 Juni 2026, pukul 02:00 WIB, di tempat terpisah, penyidik Kejaksaan Agung bergerak. Kantor BGN yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah. Lalu sore nya, sekitar pukul 17.00 WIB, Dadan terlihat keluar dari Gedung Kejaksaan Agung. Tangannya diborgol. Dadan mengenakan rompi pink yang dikhususkan bagi tersangka. 

Begitulah 32 jam yang mengubah nasib seorang Prof. Dari laboratorium ke proyek negara, berujung tersangka. 

Dan sebagaimana yang lazim terjadi dalam banyak kasus besar di Indonesia, perhatian publik kerap tertuju pada satu nama, Dadan Hindayana. Ia seakan menjadi satu-satunya wajah dari seluruh kontroversi yang terjadi. Padahal, di sisi berbeda, sebetulnya ada hal lain yang patut dicurigai, yakni bagaimana bisa program nasional dengan rantai kerja yang begitu luas, dapat dipahami hanya melalui sosok satu orang.

Sementara, proyek negara bernilai triliunan rupiah tidak pernah berdiri di atas keputusan seorang kepala lembaga semata. Di belakangnya, terdapat vendor yang menawarkan kerja sama, ada kontraktor yang berebut proyek, birokrasi yang menyusun dan mengeksekusi kebijakan, pengawas yang menjalankan fungsi kontrol, serta aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan program tersebut. Dalam proyek sebesar itu, tentu individu tidak bekerja sendiri, terdapat juga permainan jaringan yang hidup, punya tekanan dan tawaran, ancaman dan peluang. 

Namun, publik juga sering kali lebih mudah mencari tokoh daripada memahami sistem. Dan kebiasaan itu punya motifnya sendiri, karena publik jenuh, dan harus segera punya subjek yang layak dihakimi, akibat dari kebijakan yang oleh sebagian dianggap tidak memberikan efek kecuali negatif. 

Akhirnya, publik lebih mudah menunjuk satu orang yang dianggap bersalah untuk mengekspresikan kekecewaannya. Sepenuhnya sikap itu tidak keliru. Hanya saja, diseberang sikap ini, ada hal lain yang perlu dipahami, yakni memetakan relasi kekuasaan yang memungkinkan suatu penyimpangan semacam itu terjadi.  Jika hal itu luput, maka akibatnya, perhatian publik akan selalu berhenti pada aktor utama yang tampak di depan layar, sementara jaringan yang bekerja di belakang layar akan tetap kabur.

Padahal, jika memang terdapat penyimpangan dalam tata kelola program, yang semestinya dicari bukan saja siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mengawasi, siapa yang membiarkan, dan siapa yang ikut membentuk keputusan-keputusan penting di sepanjang proses tersebut.

Karena itu, kasus Dadan Hindayana, selain sebagai kisah tentang jatuhnya seorang profesor yang memasuki dunia kekuasaan. Ia juga menjadi cermin, tentang bagaimana kita memahami negara. Tentang kita yang acapkali berhenti pada sosok yang ditangkap, dan kurang berani melihat jaringan kepentingan yang bekerja di belakangnya.

Karena itu, publik boleh-boleh saja merasa telah memperoleh seorang tersangka. Tetapi pada dasarnya, bangsa ini belumlah memperoleh penjelasan yang berarti. Dan tanpa penjelasan mengenai sistem yang melahirkan persoalan ini, kita hanya akan terus mengganti pemain, sementara panggung yang sama tetap berdiri kokoh, dan bersiap mengulang tragedi yang sama.

Kalau kata teman saya, jangan hanya salahkan Dadan Hindayana (eks Kepala BGN), karena kenyataannya, proyek pesugihan selalu membutuhkan tumbal.

Proyek ratusan triliun rupiah tidak bergerak karena satu orang. Program sebesar itu melibatkan birokrasi, vendor, kontraktor, politisi, dan berbagai aktor yang saling terhubung. Uang tidak bergerak sendirian. Kontrak tidak lahir dari ruang kosong. Keputusan tidak muncul tanpa tekanan, negosiasi, dan kompromi. 

Oleh sebab itu, jangan berhenti pada Dadan!.